Saturday, April 25, 2015

Menghukum Hukum

Ketakutan saya selagi menyetir sendiri kian hari kian mencekam. Belakangan saya makin cemas dengan kemungkinan membunuh. Biarpun tidak dikenhendaki dan sama sekali tidak besalah. konsekuensi yuridis, ekonomis hingga sosial dan spiritual harus saya tanggung seumur hidup. Hal itu terjadi hanya karena persoalan yang semula insidental bisa menjadi fenomenal saat saya harus terkejut, deg-degan, marah atau mengumpat dalam hati ketika di hidung kendaraan saya muncul tiba-tiba entah dari gang, tikungan atau menyalip dari belakang, sebuah motor yang dikendarai oleh seorang ibu (kadang tanpa helm) hampir tanpa perhitungan kewaspadan atau keahlian, mengendalikan laju atau stang sepeda motornya.

Fungsi Pra Peradilan

Fungsi Praperadilan Kembali Putusan Hakim Tatik Hardiyanti Diapresiasi Jakarta - Kompas -- Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak Praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali diapresiasi. Putusan itu telah mengembalikan lembaga praperadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu pasal 77 Undang-undang Hukum Acara Pidana

Friday, April 24, 2015

Penegakan Hukum dan Demokrasi

Bahwa penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting bagi kualitas demokrasi merupakan aksioma normatif yang tidak terbantahkan.
Keduanya ibarat dua sisi dari satu koin uang yang sama, tak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Penegakan hukum merupakan roh demokrasi menjadi tubuh bagi penegakan hukum. Namun, profil demokrasi dan penegakan hukum seperti apa yang dibutuhkan belum tentu menjadi pengetahuan dan kesadaran bersama.

Oleh Masdar Hilmy

masdar hilmy, penegakan hukum dan demokrasi
Opini Kompas kamis 9 APril


Memutuskan Pimpinan POLRI

Presiden Joko Widodo, Senin lalu, akhirnya bertemu dengan pimpinan DPR untuk membicarakan pencalonan Kapolri. Pimpinan DPR bisa menerima penjelasan Presiden Jokowi yang tidak akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal, Budi Gunawan telah lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. Presiden Jokowi memutuskan tidak melantik Budi Gunawan karena alasan yuridis dan sosiologis.




memutuskan pemimpin polri
Tajuk Rencana Kompas Kamis 9 April 2015