Soal Sedot Data Pilpres di KPU, Akbar Akan Diperiksa Komisi Hukum DPR

Sebagai politisi yang pertama kali ungkapkan informasi tentang sedot data pilpres di KPU, Faisal Akbar kini sumber utama. Komisi III segera gelar rapat internal bahas informasi dari kader Nasdem tersebut. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, informasi penyedotan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alat IT yang disebut-sebut milik Luhut Binsar Panjaitan harus diusut benar atau tidaknya.

Rakyat Merdeka, Minggu 19 April 2015

Dewan Minta Badrodin Patahkan Stigma Buruk Polri, "Rakyat Lapor Hilang Kambing, Malah Hilang Sapi"

Sejak terpisah dari TNI pada tahun 1999, anggaran kepolisian hingga sekarang sudah meningkat 15 kali lipat. Tetapi citra polisi di mata publik belum membaik. Pimpinan DPR berharap Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri, mampu meningkatkan kinerja Korps Bhayangkara.

JENDRAL BADRODIN HAITI, Kapolri : Prioritas Saya Membuat Polri Solid Agar Pelaksanaan Tugas Tak Terpecah

Setelah Presiden Jokowi melantik Jenderal Badrodin Haiti menjadi Kapolri, Jumat (17/4) lalu, apa yang akan dilakukannya selaku Tri Brata 1 agar Polri solid? Jenderal yang murah senyum itu memang memprioritaskan soliditas di internal Polri demi pelaksanaan tugas berjalan efektif. Selain itu, ada segudang gebrakan yang hendak dilakukannya, seperti yang tertera dalam visi misi setebal 203 halaman yang disampaikan dalam fit and proper test. Antara lain yang menarik Badrodin akan memulainya dengan penertiban di dalam institusi Polri. Caranya dengan membentuk Tim Penertib Internal. Tim ini dibentuk untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap perilaku menyimpang sejumlah oknum di jajaran Bhayangkara itu. Berikut wawancara selengkapnya : Rakyat Merdeka Minggu 19 April 2015

Pansel erminkan Kebutuhan KPK

Pilihan Presiden Diapresiasi Jakarta Kompas 22 Mei 2015 -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2015 -2019 diharapkan memiliki kemampuan yang lengkap, seperti latar belakang anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang beragam. Agar tak salah pilih, panitia seleksi diminta membuka diri terhadap semua pihak yang mempunyai perhatian terhadap pemberantasan korupsi. "Mereka yang duduk di panitia seleksi itu kredibel. Dari rekam jejaknya terlihat punya integritas, serta tidak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP di Jakarta Kamis (21/5)

Sembilan Srikandi Penentu KPK

Presiden Joko Widodo telah memilih sembilan perempuan untuk menjadi anggota panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015 - 2019. Sebuah terobosan karena di era Reformasi baru kali ini semua anggota panitia seleksi untuk pimpinan lembaga negeara independen berjenis kelamin perempuan.

Panitia Seleksi Akan Hadapi Sejumlah Tekanan

Jakarta, Kompas 23 Mei 2015 Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 diperkirakan akan menghadapi tekanan tinggi karena banyak pihak berkepentingan dengan KPK. Keterbukaan dan soliditas antaranggota pansel jadi kunci untuk menghadapi tekanan sekaligus menghasilkan calon pimpinan KPK terbaik. Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali, Jumat (22/5), menuturkan, berdasarkan pengalamannya saat menjadi anggota Pansel KPK, sejumlah cara akan dicoba kelompok tertentu untuk meloloskan calonnya. Di depan pansel kelompok ini bisa berlagak manis dengan memberikan informasi tentang calon yang diajukan.

"Kerjaan" Baru Itu Bernama Pansel

Kompas, Minggu 24 Mei 2015 Dalam sepekan terakhir, perhatian publik tersita olehkeberadaan panitia seleksi (pansel) baru yang dibentuk pemerintah yakni Pansel Calon Pimpinan KPK. Sembilan Perempuan ditunjuk untuk mencari manusia-manusia setengah dewa yang akan ditempatkan di lembaga antirasuah tersebut. Keberadaan Pansel KPK seolah menenggelamkan pansel-pansel yang lain. Padahal ada sejumlah pansel yang juga tengah bekerja, dan mungkin kini sedang sibuk-sibuknya. Misalnya, Pansel Komisi Yudisial, Pansel Sekretaris JenderalMahkamah Konstitusi (Sekjen MK), dan barang kali pansel di kementerian/instansi lainnya. Dan, yang baru saja menyelesaikan pekerjaan adalah Pansel Komsis Kejaksaan.

Pansel KPK DIusulkan Non Aktif

Penting, Soliditas Kareakter Antar anggota Jakarta Kompas Minggu, 24 Mei 2015 Panitia Seleksi Pimpinan KPK disarankan nonaktif sementara dari pekerjaan atau aktivitasnya. Langkah itu perlu diambil supaya konsentrasi pansel tidak terbagi, sehingga proses penentuan calon pimpinan KPK menjadi maksimal. "Masyarakat berharap banyak kepada Pansel KPK. Jangan sampai pansel terbebani pekerjaan mereka, yang membuat kinerja pansel tidak fokus," ujar pengamat Populi Center, Nico Harjanto, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (23/5)

KPK Rawan Dikriminalisasi

Polri dan Kejaksaan siap bantu Panitia Seleksi Telusuri Rekam Jejak Calon Jakarta, Kompas Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015 - 2019 patut dijadikan momentum untuk memperkuat KPK. Selama ini, pimpinan lembaga anti rasuah itu rawan dikriminalisasi, antara lain dengan dijadikan tersangka hingga harus nonaktif. Hingga kini ada lima unsur pimpinan KPK yang pernah dan telah dijadikan tersangka hingga harus nonaktif. Mereka adalah tiga unsur pimpinan KPK periode kedua (2007-2011) yaitu Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto, dan Chandra Hamzah, serta Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang merupakan unsur pimpinan KPK peridoe ketiga (2011-2015)

KOMPAS, Senin 25 Mei 2015

Generasi Pertama KPK, Mereka yang Menyalakan Linlin dan Memberikan Harapan

Kompas, Senin 25 Mei 2015 Lepas dari citra DPR saat ini yang sering dipandang miring terkait agenda pemberantasan korupsi, bangsa ini semestinya tak melupakan jasa para wakil rakyat ketika mereka punya ide membentuk lembaga independen yang khusus menangani tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan KPK. Meski tentu rasa terima kasih ini lebih patut diucapkan terutama untuk anggota DPR periode 1999 - 2004

Seleksi Hakim Perlibatan KY Membuat Peradilan Lebih Mandiri

Jakarta, Kompas - Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki menangkis anggapan bahwa perlibatan lembaganya dalam seleksi pengangkatan hakim akan mengganggu independensi hakim dalam melaksanakan kewenagnannya. Kekhawatiran atas hal tersebut hanya asumsi dan tidak memiliki dasar hukum. Hampir senada dengan Suparman, anggota Komisi III yang mewakili DPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi , Erma Suryani Ranik, mengatakan hal serupa. Keterlibatan KY dalam menyeleksi calon hakim tingkat pertama bersama Mahkamah Agung justru bisa membuat proses seleksi lebih efektif, tidak memihak, sehingga hakim yang dihasilkan lebih berkualitas. 

Kompas, Kamis 21 Mei 2015

Kompas Kamis 21 Mei 2015